ANGGARAN DASAR (AD)

Pengurus PP-TVRI Masa Bakti 2017 – 2022
Dikutip dari : Groose / Salinan Akta Notaris Munyati Sullam SH., MA.
Nomor : 04, Tanggal 10 Juni 2017
Judul : Pendirian Perkumpulan Purnabakti TVRI
________________________________
Pasal 1
NAMA PERKUMPULAN
Perkumpulan ini bernama “Purnabakti TVRI” (untuk selanjutnya disebut dengan “PERKUMPULAN PURNABAKTI TVRI disingkat  dengan PP-TVRI
Pasal 2
TEMPAT KEDUDUKAN DAN WAKTU
  1.  PP-TVRI ini berkedudukan dan berkantor Pusat di Komplek Kantor TVRI, Jl. Gerbang Pemuda No. 8, Senayan, Jakarta Pusat.
  2. PP-TVRI dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di tempat lain di wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan pengurus yang kedudukan, hak, dan kewajiban akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
  3. PP-TVRI didirikan untuk jangka waktu yang tidak tertentu lamanya.
Pasal 3
ASAS
PP-TVRI ini berasaskan pada Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pasal 4
SIFAT
PP-TVRI ini bersifat Kekeluargaan, mandiri, demokratis, profesional, tidak berafiliasi kepada organisasi politik atau golongan dan individu.
Pasal 5
Maksud dibentuknya PP-TVRI ini adalah sebagai wadah berhimpunnya pensiunan TVRI untuk mempererat ikatan kekeluargaan, gotong royong dan partisipasi untuk kemajuan TVRI.
Pasal 6
Tujuan PP-TVRI ini adalah untuk :
  1. Mempererat ikatan silahturahmi sesama anggota;
  2. Meningkatkan rasa kepedulian sesama anggota;
  3. Memberikan saran atau masukan bagi kemajuan TVRI;
Pasal 7
VISI
Terwujudnya pensiunan TVRI yang aktiv, mandiri, berguna, sejahtera, rukun dan memiliki sifat keteladanan.
Pasal 8
MISI
  1. Meningkatkan rasa kekeluargaan dalam upaya mensejahterakan anggota;
  2. Menyalurkan potensi dan kreasi pensiunan TVRI dalam mendukung perkembangan televisi di Indonesia.
Pasal 9
KODE ETIK
PP-TVRI mempunyai Kode Etik :
  1. Menghormati harkat dan martabat manusia (respect for personal);
  2. Berbuat baik (beneficence);
  3. Tidak merugikan (non maleficence);
  4. Berkeadilan (justice).
Pasal 10
KEANGGOTAAN
  1. Keanggotaan PP-TVRI bersifat Stelsel Pasif yang artinya begitu karyawan TVRI pensiun langsung menjadi anggota PP-TVRI setelah setiap anggota mengisi formulir sebagai konfirmasi keanggotaan;
  2. Keanggotaan PP-TVRI terdiri atas :
    a. Anggota Biasa;
    b. Anggota Luar Biasa;
    c. Anggota Kehormatan.
  3. Anggota Biasa adalah :
    a. Pensiunan TVRI;
    b. Individu yang pernah bekerja di TVRI lebih dari 3 (tiga) tahun;
    c. Janda / Duda dari (a) dan (b).
  4. Anggota Luar Biasa adalah :
    a. Pendiri, Pengurus dan Pengawas PP-TVRI;
    b. Pendiri, Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan Purnabakti TVRI.
  5. Anggota Kehormatan adalah : Mantan Dewan Pengawas dan Direksi LPP TVRI dan orang yang dianggap berjasa kepada TVRI, ditetapkan oleh Pengurus PP-TVRI atas usul anggota.
Pasal 11
Berakhirnya keanggotaan karena :
  1. Meninggal dunia;
  2. Mengundurkan diri dengan pernyataan tertulis;
  3. Diberhentikan oleh pengurus karena tidak lagi memenuhi syarat dan melanggar ketentuan yang berlaku.
Pasal 12
HAK ANGGOTA
  1. Anggota Biasa :
    a. Mengajukan pendapat dan pemikiran baik lisan maupun tertulis;
    b. Memilih dan dipilih menjadi pengurus;
    c. Ikut serta dalam berbagai kegiatan atau usaha yang diselenggarakan oleh PP-TVRI;
    d. Mendapat Tanda Keanggotaan.
  2. Anggota Luar Biasa :
    Sama dengan hak Anggota Biasa sebagaimana dalam butir (1) tetapi memiliki hak suara sebanyak 10 (sepuluh) suara.
  3.  Anggota Kehormatan :
    a. Mengajukan pendapat dan pemikiran baik lisan maupun tulisan;
    b. Dapat memilih pengurus dan tidak dapat dipilih menjadi pengurus;
    c. Aktif dalam berbagai kegiatan atau usaha yang diselenggarakan Perkumpulan Purnabakti TVRI;
    d. Mendapat Tanda Keanggotaan.
Pasal 13
KEWAJIBAN ANGGOTA
  1. Membayar uang pangkal;
  2. Menjunjung tinggi nama baik, kehormatan dan martabat PP-TVRI;
  3. Memahami, mentaati dan melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Aturan yang ditentukan oleh PP-TVRI;
  4. Membangun dan mengembangkan program PP-TVRI;
  5. Memelihara kebersamaan dan tetap menjalin Persatuan dan Kesatuan dalam wadah PP-TVRI.
Pasal 14
ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN
Organ PP-TVRI terdiri atas :
  1. Rapat Umum Anggota;
  2. Pengurus; dan
  3. Pengawas.
Pasal 15
PENGURUS
  1. Pengurus adalah  organ Perkumpulan yang melaksanakan kepengurusan perkumpulan yang sekurang-kurangnya terdiri dari :
    a. seorang Ketua;
    b. seorang Sekretaris; dan
    c. seorang Bendahara.
  2. Dalam hal diangkat lebih dari satu (1) orang Ketua, maka satu (1) orang diantaranya diangkat sebagai Ketua Umum;
  3. Dalam hal diangkat lebih dari satu (1) orang Sekretaris, maka satu (1) orag diantaranya diangkat sebagai Sekretaris Umum;
  4. Dalam hal diangkat lebih dari satu (1) orang Bendahara, maka satu (1) orang diantaranya diangkat sebagai Sekretaris Umum.
Pasal 16
PENGAWAS
  1. Pengawas adalah organ perkumpulan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada pengurus dalam menjalankan kegiatan Perkumpulan;
  2. Pengawas terdiri dari satu (1)  orang atau lebih anggota pengawas;
  3. Dalam hal diangkat lebih dari satu (1) orang Pengawas, maka satu (1) orang diantaranya dapat diangkat sebagai Ketua Pengawas.
Pasal 17
PEMBINA DAN PENGAWAS
  1. Pembina adalah Direktur Utama LPP TVRI;
  2. Penasehat adalah Direktur Umum LPP TVRI;
  3. Pembina dan Penasehat LPP TVRI berada dalam Struktur Pengurus PP TVRI.
Pasal 18
  1. Ketua Umum dipilih dalam Rapat Umum Anggota;
  2. Diberi mandat untuk menyusun anggota pengurus dan pengawas dibantu formateur yang anggotanya dipilih dalam Rapat Umum Anggota selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terpilih:
  3. Masa bakti kepengurusan adalah 4 (emapat) tahun;
  4. Apabila dalam masa kepengurusan ada yang berhalangan tetap, untuk penggantinya dapat dipilih melalui Rapat Pengurus.
Pasal 19
Syarat-syarat Ketua Umum PP-TVRI;
  1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  2. Sehat Jasmani dan Rohani;
  3. Mempunyai kepedulian dan Komitmen yang kuat untuk memajukan PP-TVRI;
  4. Sebagai ketua diharapkan figur organisatoris yang mempunyai jiwa kepemimpinan;
  5. Calon ketua terpilih bersedia aktif memimpin PP-TVRI.
Pasal 20
RAPAT-RAPAT
Rapat Umum Anggota (RUA), Rapat Umum Anggota Luar Biasa (RUA-LB) dan Rapat Pengurus;
  1. Rapat Umum Anggota diselenggarakan setiap  4 (empat) tahun :
    a. merupakan keputusan tertinggi organisasi;
    b. menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
    c. Memilih Ketua Umum PP-TVRI formateur;
    d. menetapkan Program Kerja.
  2. Setiap keputusan dalam Rapat Umum Anggota diambil berdasarkan hasil mufakat dan jika tidak dicapai mufakat, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir serta pertimbangan surat usulan anggota;
  3. Tata cara Rapat Umum Anggota dan Tata Tertib penyelenggaraan Rapat Koordinasi diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga;
  4. Rapat Umum Anggota Luar Biasa diadakan apabila terjadi hal-hal yang luar biasa seperti :
    a. Penyimpangan dalam melaksanakan ketentuan Anggaran Dasar / Anggran Rumah Tangga oleh Pengurus  dan Pengawas;
    b. Pengunduran diri dari jabatan kepengurusan secara serentak oleh lebih dari separuh jumlah anggota Pengurus;
  5. Rapat Umum Anggota Luar Biasa diadakan atas permintaan Pengurus dan / atau Pengawas setelah berkonsultasi dengan Pembina dan Penasehat;
  6. Rapat Pengurus dilakukan sedikitnya setiap 1 (satu) tahun;
  7. Rapat-rapat pada setiap Bidang kepengurusan dapat diselenggarakan sewaktu-waktu sesuai keperluan dan melaporkan kepada Ketua.
Pasal 21
ATRIBUT ORGANISASI
PP-TVRI mempunyai Atribut atau Lambang yang ditentukan dan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga PP-TVRI.
Pasal 22
KEUANGAN
Keuangan PP-TVRI diperoleh dari :
  1. Sumbangan dan hibah yang tidak mengikat;
  2. Kontribusi dari Yayasan Purnabakti TVRI dan Usaha-Usaha yang sah.
Pasal 23
  1. Sistem pengelolaan keuangan PP-TVRI dilakukan secara efisien, transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  2. Pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.
Pasal 24
  1. Pemasukan dan pengeluaran keuangan PP-TVRI dicatat dengan baik, benar dan tertib;
  2. Tahun buku atau atau catatan keuangan dimulai sejak bulan Januari s/d bulan Desember;
  3. Setiap akhir tahun buku pengurus wajib membuat Laporan Tahunan dan dipertanggungjawaban kepada Anggota di dalam Rapat Umum Anggota.
Pasal 25
USAHA
Untuk mencapai tujuan dimaksud Pasal (7), PP-TVRI dapat melakukan usaha dalam arti seluas-luasnya, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku.
Pasal 26
ANGGARAN DASAR
Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan oleh Rapat Umum Anggota dengan keputusan yang mendapat persetujuan sekurang-kurangnya dua per tiga (2/3) jumlah yang hadir.
Pasal 27
PEMBUBARAN
Pembubaran PP-TVRI dapat dilakukan oleh Rapat Umum Anggota Luar Biasa yang khusus diadakan untuk itu dan sesuai pasal (20);
  1. Apabila PP-TVRI bubar, likwidasi dilakukan oleh Tim Likwidasi yang dibentuk oleh Rapat Luar Biasa;
  2. Apabila terdapat sisa harta, harta tersebut dapat dihibahkan ke lembaga sosial.
Pasal 28
PENUTUP
  1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga PP-TVRI;
  2. Anggaran Dasar ini berlaku sejak ditandatangani;
  3. Sesuai dengan ketentuan pasal (19), Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Dewan Pengurus Pusat, telah diangkat untuk kepengurusan periode pertama sebagai berikut :
A. PENGURUS :
  • KETUA UMUM :
    – Tuan Doktorandus SURYANTO SASTROSUROYO
  • Ketua I Bidang Organisasi dan Keanggotaan :
    – Tuan Drs. H. BAMBANG SUGIHARTO
  • Ketua II Bidang Sosial dan Kesejahteraan :
    – Tuan H. DRS. H. SUHADRI SYALNA, MM.
  • Ketua III Bidang Profesi dan Penyiaran :
    – Tuan BAKRI
  • Sekretaris Umum :
    – Tuan ADE MANILA
  • Sekretaris I :
    – Nyonya SRI SUTINI
  • Bendahara :
    – Tuan IRWAN BUANA
A. PENGAWAS :
  • Ketua :
    – Tuan IR. NURHADI SUBROTO
  • Wakil Ketua :
    – Tuan H. MAX SOPACUA
  • Anggota :
    – Tuan BRANDAN SEMBIRING
    – Tuan RM. SUNARTO
    – Tuan Dahlan
    – Nyonya SUPRAPTI WIDARTO

***

ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART)

Pengurus PP-TVRI Masa Bakti 2017 – 2022

________________________________
BAB 1
UMUM
Pasal 1
Anggaran Rumah Tangga ini disusun berdasarkan Anggaran Dasar yang telah disahkan dalam Akta pendirian PP-TVRI tanggal 21 Juni 2017
Anggaran Rumah Tangga ini merupakan penjabaran dan bagian yang tak terpisahkan dari Anggaran Dasar PP-TVRI
BAB II
KEANGGOTAAN PERKUMPULAN PURNABAKTI TVRI
Pasal 2
Anggota PP-TVRI adalah mereka yang dimaksud dalam pasal (10) Anggaran Dasar PP- TVRI
  1. Anggota Biasa adalah:
    a. Pensiunan TVRI
    b. Pensiunan yang pernah diperbantukan atau ditugaskan di TVRI
  2. Anggota Luar Biasa adalah Janda atau duda dari anggota PP TVRI
  3. Anggota Kehormatan adalah Dewan Pengawas, Direkasi LPP TVRI dan orang -orang yang dianggap berjasa kepada TVRI, ditetapkan oleh pengurus PP-TVRI atas usul dari anggota
Pasal 3
KEWAJIBAN
 1. Anggota biasa berkewajiban :
  • a. Mentaati peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia yang berlaku bagi kegiatan PP-TVRI, AD dan ART
  • b. Menghadiri Rapat Umum Anggota dan Rapat
  • c. Melaksanakan segala keputusan yang telah diambil dalam RUA dan Rapat
  • d. Memelihara, memajukan dan mengembangkan kegiatan PP-TVRI
  • e. Membayar iuran pokok yang ditentukan atas kebijaksanaan pengurus
2. Anggota Luar Biasa berkewajiban :
  • a. Mentaati peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia yang berlaku bagi kegiatan PP-TVRI ,Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
  • b. Menghadiri undangan rapat
  • c. Melaksanakan segala keputusan yang telah diambil dalam RUA dan Rapat
  • d. Memelihara, memajukan dan mengembangkan kegiatan PP-TVRI
  • e. Membayar iuran pokok yang ditentukan atas kebijaksanaan pengurus
Pasal 4
HAK
 1. Anggota Biasa berhak :
  • a. Berbicara dalam RUA dan rapat-rapat lain yang dilaksanakan PP-TVRI
  • b. Memberikan suara dalam RUA dan rapat-rapat lain yang dilaksanakan PP-TVRI
  • c. Memilih dan dipilih sebagai anggota kepengurusan PP-TVRI
  • d. Mendapatkan perlindungan sepanjang tidak bertentangan dengan perturan yang dikeluarkan oleh pemerintah RI yang berlaku bagi PP-TVRI, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
  • e. Membela diri
  • f. Mendapatkan pelayanan administrasi
  • g. Mendapatkan Kartu Tanda Anggota yang ditanda tangani Ketua Umum
2. Anggota Luar Biasa berhak :
  • a. Berbicara dalam RUA dan rapat-rapat lain yang dilaksanakan PP-TVRI
  • b. Mendapatkan perlindungan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah RI yang berlaku bagi PP-TVRI, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
  • c. Membela diri
  • d. Mendapatkan pelayanan administrasi
  • e. Mendapatkan Kartu Tanda Anggota yang ditanda tangani Ketua Umum
3. Anggota Kehormatan Berhak :
  • a. Berbicara dalam RUA dan rapat-rapat lain yang dilaksanakan PP-TVRI
  • b. Mendapatkan perlindungan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah RI yang berlaku bagi PP-TVRI, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
  • c. Mendapatkan pelayanan administrasi
  • d. Mendapatkan Kartu Tanda Anggota yang ditanda tangani Ketua Umum
Pasal 5
  1. Keanggotaan berakhir karena:
    a. Meninggal dunia
    b. Mengundurkan diri
    c. Diberhentikan atas keputusan PP TVRI
  2. Permintaan pengunduran diri sebagai anggota disampaikan secara tertulis oleh Anggota yang bersangkutan kepada ketua
  3. Pemberhentian atas Keputusan pengurus, dilakukan apabila melanggar AD/ART
Pasal 6
Kode etik
Perkumpulan Purnabakti TVRI mempunyai kode Etik
  1. Menghormati harkat dan martabat manusia (respect for persons),
    Siapapun kita dari latar belakang yang berbeda akan saling menghormati.
  2. Berbuat baik (beneficence),
    Berbuat baik harus dilakukan dengan mengajak orang lain untuk bersamasama melakukannya
  3. Tidak merugikan (non maleficence),
    Secara sadar kita tidak akan menyebabkan rugi kepada siapapun dan Organisasi
  4. Berkeadilan (justice).
    Bersikap yang tidak memihak, obyektif, kritis.
Pasal 7
Kartu Tanda Anggota (KTA) diterbitkan Pengurus ditandatangani Ketua Umum PP-TVRI
BAB II
PERKUMPULAN
Pasal 8
1. Pembentukan Perkumpulan
  • a. Pembentukan kepengurusan PP-TVRI DKI Jakarta dengan wilayah kerja daerah Jakarta, Bekasi, Depok, Banten
  • b. Pembentukan PP-TVRI didaerah didasarkan pada pertimbangan ada yang telah berdiri duluan, dan pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya Perkumpulan Purnabakti-TVRI
  • c. Cabang PP-TVRI dapat dibentuk pada tiap Propinsi
  • d. Nama PP-TVRI di daerah sama dengan PP-TVRI dengan menambah nama daerah dibelakangnya atau dengan nama yang sudah ada terdahulu
  • e. Pembentukan PP-TVRI baru atau didaerah ditetapkan oleh ketua umum PP-TVRI
2. Pengukuhan Kepengurusan
  • a. Pengawas dan Ketua Umum hasil RUA dikukuhkan oleh Pimpinan Sidang Rapat Umum Anggota
  • b. Pengukuhan kepengurusan merupakan hubungan yang menguatkan atau menegaskan dan tidak boleh menimbulkan akibat hukum baru, kecuali dalam hal terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan Anggaran Dasar dan Angaran Rumah Tangga
BAB IV
TUGAS, KEWAJIBAN DEWAN PENGAWAS
Pasal 9
1. Tugas Pengawas :
  • a. Memberikan arahan / petunjuk kepada pengurus PP- TVRI
  • b. Memotivasi pengurus
  • c. Memfasilitasi Kepentingan Pengurus PP-TVRI
  • d. Memberikan pertimbangan, nasihat dan saran kepada pengurus
  • e. Mengikuti Rapat-rapat pengurus sesuai kompetensinya
2. Kewajiban Pengawas :
  • a. Menghadiri Rapat dan Rapat-rapat
  • b. Mengawasi pengurus dalam pengelolaan Perkumpulan
  • c. Memeriksa administrsi keuangan dan Inventaris Perkumpulan
  • d. Sebagai Nara sumber bagi perkumpulan
  • e. DP perkumpulan mempertimbangkan usulan RUA luar biasa
BAB V
SUSUNAN PENGURUS
Pasal 10
  1. Susunan pengurus terdiri atas
    a. Seorang Ketua Umum dan 3 (tiga) Ketua Bidang :
    b. Sekretaris Umum dan Sekretaris I
    c. Seorang Bendahara
  2. Jika dipandang perlu Ketua Umum dapat menambah fungsi-fungsi lain dalam kepengurusan
Pasal 11
TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PENGURUS
Kepengurusan PP-TVRI dilakukan secara bersama, sesuai Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab sebagai berikut :
1. TUGAS
  • a. Memelihara komunikasi dan hubungan kerja secara harmonis, aspiratif, dan konsultatif dengan seluruh jajaran PP-TVRI
  • b. Menyampaikan pertanggunganjawaban dalam Rapat Umum Anggota
  • c. Memelihara dan meningkatkan hubungan koordinasi baik Internal PP-TVRI maupun dengan lembaga lain
  • d. Mempersiapkan dan menyelenggarakan Rapat Umum Anggota dan Rapat Pengurus
2. WEWENANG
  • a. Menetapkan / mengesahkan Pengawas hasil Rapat Umum anggota
  • b. Membentuk Badan atau panitia untuk membantu pengurus dalam rangka mencapai tujuan
  • c. Bertindak untuk dan atas nama PP-TVRI baik kedalam maupun keluar
3. TANGGUNG JAWAB
Pengurus PP-TVRI bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada Rapat Umum Anggota
Pasal 12
1. Tugas Ketua Umum
  • a. Memimpin organisasi secara menyeluruh berdasarkan Anggaran Dasar dan
  • b. Anggaran Rumah Tangga
  • c. Membuat dan melaksanakan Rencana dan Program Induk berdasarkan garis-garis Besar kebijakan PP-TVRI hasil Rapat Umum Anggota
  • d. Menetapkan kebijakan, Program kerja, dan Kegiatan PP-TVRI sesuai yang telah ditetapkan
  • e. Mengendalikan, mengawasi dan mengevaluasi kegiatan Perkumpulan Purnabakti TVRI
  • f. Melakukan pembinaan kepada pengurus PP-TVRI sesuai program
  • g. Melakukan Rapat dan rapat bersama dengan Pengawas
  • h. Mengangkat dan/atau memberhentikan pengurus lain yang diperlukan
  • i. Membuat pertanggunganjawaban pelaksanaan tugas setiap tahun, selambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulan January tahun berikutnya
  • j. Menyelenggarakan RUA dan Rapat tepat waktu
  • k. Bertanggung Jawab kepada Rapat Umum Anggota
  • l. Mempersiapkan dan melaksanakan Rapat Umum Anggota PP-TVRI tahun 2021
2. Tugas Ketua I
  • a. Membantu Ketua dalam penyelenggaran tugas pimpinan sehari-hari di bidang Organisasi dan keanggotaan
  • b. Menyusun Tatakerja pengurus PP- TVRI
  • c. Mengatur, Menjalin, dan meningkatkan hubungan antara PP-TVRI dengan Lembaga Lain atau Organisasi pensiunan lainnya
  • d. Melakukan sosialisasi tentang PP-TVRI kepada calon anggota dan Struktural TVRI
  • e. Menjabat Ketua apabila tidak dapat menjalankan tugasnya secara tetap sampai dengan Rapat Umum Anggota
  • f. Bertanggungjawab kepada Ketua
  • g. Membuat laporan pertanggungjawaban setiap tahun
3. Tugas Ketua II
  • a. Membantu Ketua dalam penyelenggaraan tugas pimpinan sehari-hari di bidang Sosial dan Kesejahteraan
  • b. Menyusun Tatakerja pengurus PP- TVRI
  • c. Mengatur, Menjalin, dan meningkatkan hubungan antara PP-TVRI dengan Lembaga Lain atau Organisasi pensiunan lainnya
  • d. Melakukan sosialisasi tentang PP-TVRI kepada calon anggota dan Struktur TVRI
  • e. Menjabat Ketua apabila tidak dapat menjalankan tugasnya secara tetap sampai dengan Rapat Umum Anggota
  • f. Bertanggungjawab kepada Ketua
  • g. Membuat laporan pertanggungjawaban setiap tahun
4. Tugas Ketua III
  • a. Membantu Ketua umum dalam penyelenggaraan tugas pimpinan sehari-hari di Bidang Profesi dan Penyiaran
  • b. Menyusun Tatakerja pengurus PP-TVRI
  • c. Mengatur, Menjalin, dan meningkatkan hubungan antara PP-TVRI dengan Lembaga Lain atau Organisasi pensiunan lainnya
  • d. Melakukan sosialisasi tentang PP-TVRI kepada calon anggota dan Struktural TVRI
  • e. Menjabat Ketua apabila tidak dapat menjalankan tugasnya secara tetap sampai dengan Rapat Umum Anggota
  • f. Bertanggungjawab kepada Ketua
  • g. Membuat laporan pertanggungjawaban setiap tahun
5. Tugas Sekretaris Umum dan Sekretaris I
  • a. Melaksanakan Tugas-tugas administrasi / kesekretariatan untuk mendukung jalannya keorganisasian
  • b. Pembuatan Kartu Tanda Anggota
  • c. Membuat pertanggungjawaban pelaksanaan tugas setiap tahun
  • d. Memotivasi, Mengusahakan pembentukan unit-unit usaha
  • e. Menjalin kemitraan dengan LPP TVRI untuk kerjasama pekerjaan
  • f. Menyusun dan menyiapkan agenda kerja ketua
  • g. Mempersiapkan sarana dan prasarana kerja yang diperlukan ketua serta Wakil-Wakilnya
  • h. Mempersiapkan laporan-laporan secara terstruktur untuk bahan laporan tahunan
  • i. Membuat buku panduan organisasi, antara lain berisi AD/ART Perkumpulan Purnabakti TVRI
  • j. Mengadministrasikan dan mengarsipkan semua kegiatan organisasi
  • k. Membuat aturan organisasi yang mencakup semua aspek
  • l. Membuat laporan pertanggungjawaban setiap tahun
6. Tugas Bendahara
  • a. Menyusun anggaran serta belanja organisasi
  • b. Mengusahakan tersedianya dana dari sumber-sumber dana yang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku
  • c. Mengelola dana dan iriventaris sesuai peruntukan dan kebutuhan pelaksanaan kegiatan PP TVRI
  • d. Membuat pertanggungjawaban buku kas umum PP-TVRI
  • e. Membuat pelaporan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas kegiatannya kepada ketua Umum
BAB VI
TATA KERJA
Pasal 13
  1. Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Umum, Ketua2 Bidang, SekUm, Sekretaris I dan Bendahara, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kedalam dan keluar PP-TVRI
  2. Setiap Ketua bidang bertanggungjawab memimpin Bidangnya serta memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada staff nya
  3. Masing-masing Ketua bidang menyampaikan laporan tertulis secara berkala setiap 6 bulan kepada Ketua Umum
BAB VII
HUBUNGAN KERJA PENGURUS DAN PENGAWAS
Pasal 14
Pengurus melakukan koordinasi dengan Pengawas terkait perkembangan organisasi PP-TVRI sedikitnya setiap 3 bulan sekali, sekaligus mengadakan rapat-rapat dengan pengurus sesuai kompetensinya
BAB VIII
ATRIBUT ORGANISASI
Pasal 15
UNSUR-UNSUR ATRIBUT
  1. Lambang perkumpulan tidak berhubungan dengan organisasi terlarang dan partai pollitik sesuai pasal 2 Anggaran Dasar
  2. Bentuk dan wujud logo untuk bendera/panji-panji, kop surat, sticker, topi yang ukurannya disesuaikan
  3. Lencana adalah bentuk kecil dari logo organisasi yang disematkan di baju
  4. Kartu Tanda Anggota PP-TVRI
BAB IX
KEUANGAN
Pasal 16
  1. Dana yang diperoleh dari usaha dan bantuan dimanfaatkan untuk kesejahteraan Anggota
  2. Laporan Keuangan dipertanggungjawabkan pada Rapat Umum Anggota
BAB X
USAHA
Pasal 17
  1. PP TVRI dapat membuat dan melakukan kerjasama dengan badan usaha lainnya
  2. Anggota PP-TVRI mendirikan Yayasan Purnabakti TVRI
BAB XI
RAPAT UMUM ANGGOTA DAN RAPAT
Pasal 18
  1. RUA diselenggarakan oleh pengurus dan dihadiri oleh:
    a. Dewan Pengawas dan Pengurus PP-TVRI
    b. Utusan sah kepengurusan daerah
    c. Peninjau dan Undangan lainnya
  2. Tugas pokok Rapat Umum Anggota
    a. Menilai pertanggungjawaban Ketua Umum PP-TVRI untuk selanjutnya dapat diterima atau menerima dengan catatan
    b. Menerima laporan Dewan Pengawas PP-TVRl untuk selanjutnya dapat menerima atau menerima dengan catatan
    c. Membahas dan menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
    d. Menetapkan program kerja dan rekomendasi untuk masa bakti pengurus
    e. Rapat Umum Anggota dapat mengangkat Tim verifikasi terdiri atas 3 (tiga) orang yang ahli dan independen untuk memeriksa keuangan dan inventaris perkumpulan Purnabakti TVRI
    f. Memilih dan mengangkat Dewan Pengawas, Ketua Umum PP-TVRI
  3. Rapat Umum Anggota dianggap sah apabila dihadiri lebih dari dua pertiga (2/3) jumlah anggota
  4. Rapat Umum Anggota apabila tidak mencapai dua pertiga (2/3) jumlah anggota dapat ditunda 1 bulan atau satu jam dan sesudah itu RUA dapat dilakukan tanpa pertimbangan Jumlah kehadiran minimum anggota
  5. RUA dipimpin oleh Ketua Umum atau salah satu pengurus yang ditunjuk sampai terpilihnya Presidium/Steering comite guna melanjutkan RUA, dan selanjutnya pengurus lama demisioner
Pasal 19
RAPAT
1. Rapat adalah rapat pengurus yang dilakukan minimal setiap tahun
BAB XII
PENUTUP
Pasal 20
  1. Hal-hal yang belum ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga ini, diatur lebih lanjut dalam petunjuk pelaksanaan, keputusan atau peraturan organisasi yang ditetapkan oleh pengurus yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
  2. Anggaran Rumah Tangga ini mulai berlaku pada saat Akta Perkumpulan Purnabakti TVRI terbit, tanggal 21 Juni 2017
Ketua Umum PP-TVRI       
(Ditanda tangani oleh )       
Drs. Suryanto Sastrosuroyo  

***

Pos Sebelumnya
Gallery
Pos Berikutnya
Anggota