ANGGARAN DASAR PP-TVRI

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK – TVRI
PERKUMPULAN  PURNABAKTI  TELEVISI REPUBLIK INDONESIA
Sekretariat : jl. Gerbang pemuda no. 8  Senayan-Jakarta 10270
email: perkumpulanpurnabaktitvri@gmail.com

ANGGARAN DASAR
PERKUMPULAN PURNABAKTI TVRI

MUKADIMAH

Bahwa sesungguhnya masa purnabakti bukan berarti putusnya keterkaitan seseorang yang telah pensiun  dengan instansi nya

Keinginan luhur tanpa pamrih tetap menjiwai setiap purnabakti Televisi Republik Indonesia sesuai dengan profesi dan tugas serta fungsinya untuk menggalang perkumpulan yang dilandasi oleh semangat kebersamaan

Para purnabakti Televisi Republik Indonesia bergabung dalam suatu organisasi sebagai wadah sekaligus  sarana komunikasi dalam menyalurkan aspirasi sebagai sumbangsih dan kepedulian yang berkelanjutan

Dalam rangka mewujudkan kebersamaan untuk tetap menjalin tali silahturahmi jajaran insan TVRI dan para purnabakti maka pada tgl 19 April 2013 sepakat  membentuk Perkumpulan purnabakti Televisi Republik Indonesia

Berlandaskan keyakinan bahwa Perkumpulan ini  dapat  memperkokoh persaudaraan,  kebersamaan dan  mewadahi beragam potensi serta bermanfaat dan bermartabat maka dibentuklah Perkumpulan Purnabakti Televisi Republik Indonesia.

ANGGARAN DASAR
PERKUMPULAN PURNABAKTI TVRI

 Pasal  1
NAMA PERKUMPULAN

 Organisasi ini bernama  PERKUMPULAN  PURNABAKTI  TVRI selanjutnya disebut  PP-TVRI

Pasal  2
TEMPAT, KEDUDUKAN DAN  WAKTU

1. PP-TVRI ini berkedudukan dan berkantor Pusat di Jl Gerbang Pemuda No.8, Senayan, Jakarta Pusat 10270.

2. PP-TVRI dapat membuka kantor cabang atau perwakilan dan di tempat lain di wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan pengurus yang berkedudukan, hak, dan kewajiban akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

3. PP-TVRI didirikan untuk jangka waktu yang tidak tertentu lamanya

Pasal 3
ASAS

PP-TVRI berazaskan pada Pancasila dan Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Pasal 4
SIFAT

PP-TVRI ini bersifat kekeluargaan, mandiri, demokratis, profesional, tidak berafiliasi kepada organisasi politik atau Golongan dan Individu.

Pasal 5

Maksud dibentuknya PP-TVRI ini adalah sebagai wadah berhimpunya Purnabakti TVRI untuk mempererat ikatan kekeluargaan, gotong royong dan partisipasi untuk kemajuan TVRI.

Pasal  6

Tujuan  PP-TVRI adalah untuk :

1. Mempererat ikatan silahturahim sesama anggota.

2. Meningkatkan rasa kepedulian sesama anggota.

3. Memberikan saran atau masukan bagi kemajuan TVRI.

Pasal 7
VISI

Terwujudnya PP-TVRI yang aktif, mandiri, berguna, sejahtera ,rukun dan memiliki sifat keteladanan.

Pasal 8
MISI

1. Meningkatkan rasa kekeluargaan dalam upaya mensejahterakan anggota.

2. Menyalurkan potensi dan kreasi Purnabakti TVRI dalam mendukung perkembangan televisi di Indonesia.

Pasal 9
KODE ETIK

PP-TVRI mempunyai kode Etik

1. Menghormati harkat dan martabat manusia (respect for persons).

2. Berbuat baik (beneficence).

3. Tidak merugikan (nonmaleficence).

4. Berkeadilan (justice).

Pasal  10
KEANGGOTAAN 

1. Keanggotaan PP-TVRI bersifat Stelsel Pasif yang artinya begitu karyawan TVRI Purnabakti langsung menjadi anggota PP-TVRI setelah setiap anggota mengisi formular sebagai konfirmasi keanggotaan.

2. Keanggotaan PP-TVRI terdiri atas:

3. Anggota Biasa

4. Anggota Kehormatan

5. Anggota biasa adalah

6. Pensiunan TVRI

7. Individu yang pernah bekerja di TVRI lebih dari 3 (tiga) tahun.

8. Anggota kehormatan adalah Mantan Dewan Pengawas dan Direksi LPP TVRI, dan orang-orang yang dianggap berjasa kepada TVRI, ditetapkan oleh Pengurus PP-TVRI atas usul dari anggota.

9. Keanggotaan PP-TVRI menyatakan diri secara tertulis  dan diatur selanjutnya dalam Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan Purnabakti TVRI.

Pasal 11

Berakhirnya keanggotaan karena :

1. Meninggal dunia.

2. Mengundurkan diri dengan pernyataan tertulis.

3. Diberhentikan oleh Pengurus karena tidak lagi memenuhi syarat dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

 

Pasal 12
HAK ANGGOTA

1. Anggota biasa :
   a) Dapat mengajukan pendapat dan pemikiran baik lisan maupun tulisan.
   b) Memilih dan dapat dipilih menjadi Pengurus.
   c) Ikut serta dalam berbagai kegiatan atau usaha yang diselenggarakan PP-TV
   d) Mendapat Tanda Keanggotaan dan buku AD ART PP-TVRI.

2. Anggota Kehormatan:
   a) Dapat mengajukan pendapat dan pemikiran baik lisan maupun tulisan.
   b) Dapat memilih Pengurus  dan tidak dapat dipilih menjadi Pengurus.
   c) Aktif dalam berbagai kegiatan atau usaha yang diselenggarakan  PP-TVRI.
   d) Mendapat informasi mengenai perkembangan   PP-TVRI.
   e) Mendapat Tanda Keanggotaan dan buku AD ART PP-TVRI.

Pasal 13
KEWAJIBAN ANGGOTA

1. Membayar iuran keanggotaan.

2. Menjunjung tinggi nama baik, kehormatan dan martabat PP-TVRI.

3. Memahami, mentaati dan melaksanakan AD-ART serta aturan yang ditentukan  PP-TVRI.

4. Membangun dan mengembangkan program  PP-TVRI.

5. Memelihara kebersamaan dan tetap menjalin persatuan dan kesatuan dalam wadah PP-TVRI.

Pasal 14
ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN

Organ PP-TVRI  terdiri atas :

1. Rapat Umum Anggota.

2. Rapat Pengurus.

3. Rapat Pengawas.

Pasal 15
PENGURUS

1. Pengurus adalah organ Perkumpulan yang melaksanakan kepengurusan perkumpulan yang sekurang-kurangnya terdiri dari :

2. Seorang Ketua.

3. Seorang Sekretaris.

4. Seorang Bendahara.

5. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua, maka (1) satu orang diantarnya sebagai Ketua Umum.

6. Dalam hal diangkat lebih dari (1) satu orang Sekretaris, maka (1) satu orang diantaranya diangkat sebagai Sekretaris Umum.

7. Dalam hal diangkat lebih dari (1) satu orang Bendahara, maka (1) satu orang diantaranya diangkat sebagai Bendahara Umum.

Pasal 16
PENGAWAS

1. Pengawas dipilih dalam Rapat Umum Anggota.

2. Pengawas adalah organ Perkumpulan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi masukan kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan perkumpulan.

3. Pengawas terdiri dari (1) satu orang atau beberapa anggota.

4. Dalam hal diangkat lebih dari (1) satu orang diantaranya dapat diangkat sebagai Ketua Pengawas.

Pasal 17
PEMBINA

1. Pembina adalah terdiri dari Dewan Pengawas dan Dewan Direksi LPP TVRI.

2. Pembina LPP TVRI berada dalam struktur organisasi Pengurus PP-TVRI.

Pasal 18 

1. Ketua Umum dipilih dalam Rapat Umum Anggota.

2. Diberi mandat untuk menyusun anggota pengurus dan dibantu formatur yang anggotanya dipilih dalam Rapat Umum Anggota selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terpilih.

3. Masa bakti kepengurusan adalah 4 (empat) tahun.

4. Apabila dalam masa kepengurusan ada yang berhalangan tetap, untuk penggantinya dapat dipilih melalui Rapat Pengurus.

Pasal 19

Syarat-syarat Ketua Umum PP-TVRI;

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

2. Sehat Jasmani dan Rohani.

3. Mempunyai kepedulian dan komitmen yang tinggi untuk memajukan PP-TVRI.

4. Sebagai ketua diharapkan figur organisatoris yang mempunyai jiwa kepemimpinan.

5. Calon Ketua Umum terpilih bersedia aktif  memimpin PP-TVRI.

Pasal 20
RAPAT-RAPAT

Rapat Umum Anggota (RUA), Rapat Umum Anggota Luar Biasa (RUA-LB) dan Rapat Pengurus

1. Rapat Umum Anggota (RUA) diselenggarakan setiap (4) empat tahun:

2. merupakan keputusan tertinggi organisasi.

3. menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

4. memilih Ketua Umum PP-TVRI

5. menetapkan program kerja.

6. Setiap keputusan dalam Rapat Umum Anggota diambil berdasarkan hasil musyawarah mufakat dan jika tidak dicapai musyawarah mufakat, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

7. Tata cara Rapat Umum Anggota dan Tata tertib penyelenggaraan Rapat koordinasi,  diatur lebih lanjut  dalam Anggaran Rumah Tangga

8. Rapat Umum Anggota Luar Biasa diadakan apabila terjadi hal-hal yang luar biasa seperti :

9. Penyimpangan dalam melaksanakan ketentuan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga oleh Pengurus dan Pengawas.

10. Pengunduran diri dari jabatan kepengurusan secara serentak oleh lebih dari separuh jumlah anggota Pengurus.

11. Rapat Umum Anggota Luar Biasa diadakan atas permintaan Pengurus dan/atau Pengawas setelah berkonsultasi dengan Pembina.

12. Rapat Pengurus dilakukan sedikitnya setiap (1) satu

13. Rapat-rapat pada setiap pengurus dapat diselenggarakan sewaktu-waktu sesuai keperluan.

Pasal 21
ATRIBUT ORGANISASI

PP-TVRI mempunyai atribut atau lambang yang ditentukan dan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga PP-TVRI.

Pasal 22
KEUANGAN

Keuangan  PP-TVRI diperoleh dari:

1. Iuaran keanggotaan.

2. Sumbangan dan hibah yang tidak mengikat.

3. Kontribusi dari Yayasan Purnabakti dan usaha-usaha yang sah.

Pasal 23

1. Sistem pengelolaan keuangan PP-TVRI dilakukan secara efektif efisien, transparan  dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 24

1. Pemasukan dan pengeluaran keuangan PP-TVRI dicatat dengan baik, benar, dan tertib.

2. Tahun buku atau catatan keuangan dimulai sejak bulan Januari  s/d  bulan Desember.

3. Setiap akhir tahun buku, Pengurus wajib membuat Laporan Tahunan dan dipertanggungjawabkan kepada

Pasal 25
USAHA

Untuk mencapai tujuan dimaksud Pasal 7, PP-TVRI dapat melakukan usaha dalam arti seluas-luasnya, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Pasal 26
ANGGARAN DASAR

Perubahan Anggaran Dasar dapat dilakukan oleh Rapat Umum Anggota (RUA) dengan keputusan yang  mendapat persetujuan sekurang-kurangnya (2/3) dua per tiga jumlah yang hadir.

Pasal 27
PEMBUBARAN

Pembubaran PP-TVRI dilakukan oleh Rapat Umum Anggota Luar Biasa  sesuai pasal 20

1. Apabila PP-TVRI bubar, likwidasi dilakukan oleh Tim likwidasi yang dibentuk oleh Rapat Luar Biasa.

2. Apabila terdapat sisa harta dapat dihibahkan ke Lembaga Sosial.

Pasal 28
PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga PP-TVRI.

2. Anggaran Dasar ini berlaku tanggal 27 September 2022, sejak ditandatangani.

3. Sesuai ketentuan Pasal 19 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Dewan Pengurus Pusat, telah diangkat dan disahkan sebagai berikut :

PENGURUS  :

KETUA UMUM                                                                                         : BAMBANG SUGIHARTO
KETUA I BIDANG ORGANISASI KEANGGOTAAN  DAN HUKUM       : ZAINUDDIN LATUCONSINA
KETUA II BIDANG SOSIAL KESEJAHTERAAN DAN HUMAS             : NINIEK SIDAWATI
KETUA  III BIDANG USAHA, KREATIVITAS DAN PENDIDIKAN          : TUTY PURWANINGSIH
SEKRETARIS UMUM                                                                               : TURNI BUDIHARTATI
SEKRETARIS  I                                                                                        : BARNARIA SILITONGA
BENDAHARA  UMUM                                                                              : IRWAN BUANA
BENDAHARA I.                                                                                        : POEDJI KINDARWATI

PENGAWAS

KETUA  PENGAWAS                                                                                : BADARUDDIN ACHMAD
ANGGOTA                                                                                                 : WARDI WAHID
ANGGOTA                                                                                                 : SUDARTO
ANGGOTA                                                                                                 : SUNARYA RUSLAN
ANGGOTA                                                                                                 : SUTRIMO SUMARLAN
ANGGOTA                                                                                                 : USRIN USMAN

***